 |
| Dokumentasi Kegiatan Sekolah Politik Perempuan. (Foto : Azura Raihana Mursyidah/lpmmayantara.com) |
Penulis: Azura Raihana Mursyidah
MAYANTARA- Demokrasi memberikan jaminan kebebasan berpartisipasi bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi gender. Namun dalam praktiknya, partisipasi politik perempuan di Indonesia belum memenuhi standar batas rendah yang ditetapkan perundangan.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) baru mencapai 21,9%. Belum mencapai afirmasi 30%, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245.
Permasalahan tidak hanya pada angka, tetapi pada kualitas. Banyak perempuan yang terjun ke dunia politik tanpa pembekalan ideologi, literasi kebijakan, dan ketahanan etika yang memadai.
Akibatnya, mereka rentan menjadi objek politik, terjebak dalam politik transaksional, dan gagal menjadi representasi substantif bagi kepentingan perempuan dan kelompok rentan.
Kondisi ini melahirkan pertanyaan penting, bagaimana mencetak pemimpin perempuan yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara gagasan dan integritas? Sekolah Politik Perempuan yang digagas oleh Lembaga Hikmah dan Kebiajakn Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Jawa Timur menawarkan kegiatan yang memupuk benih-benih pemimpin perempuan, menjawab pertanyaan tersebut.
Berlokasi di Aula Amaris Darmo Hotel Surabaya, kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu - Minggu, 26-27 September 2026 silam. Peserta menyasar pada mahasiswi program studi Hukum, aktivis perempuan, dan perwakilan organisasi pemudi. Generasi muda dengan rentang usia 17–25 tahun dan aktif berorganisasi menjadi pertimbangan khusus dalam program Sekolah Politik Perempuan ini. Terdapat total 50 orang perempuan yang menjadi peserta.
Pemateri Utama Sekolah Politik Perempuan, Dr. Reni Astuti yang merupakan anggota DPR RI memaparkan program ini bukan hanya fokus tentang bagaimana perempuan bisa terpilih, tapi bagaimana perempuan bisa bertahan dengan integritas ketika sudah terpilih.
“Tantangan terbesar perempuan di parlemen hari ini bukan soal kemampuan, tapi soal keberanian untuk tetap jujur di tengah sistem yang tidak jujur,” ujar Dr. Reni Astuti.
Dr. Reni Astuti menegaskan sekolah politik menjadi benteng moral bagi calon pemimpin perempuan masa depan. Ketahanan etika menjadi fokus yang dibahas dalam kegiatan tersebut.
Kepemimpinan Perempuan dalam Kancah Perpolitikan Indonesia
Kepemimpinan perempuan memiliki modal sosial berupa empati, ketelitian, dan pendekatan kolaboratif yang sangat dibutuhkan dalam demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif artinya keputusan publik diambil melalui diskusi, musyawarah, dan perdebatan yang terbuka serta rasional di antara warga negara atau perwakilannya. Bukan sekadar berdasarkan voting (suara terbanyak) atau dominasi kelompok tertentu.
Banyak perempuan memiliki niat baik untuk terjun ke politik, namun lemah dalam literasi kebijakan publik, teknik advokasi, dan komunikasi politik. Sekolah Politik Perempuan memberikan tiga kompetensi kunci. Ialah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik berupa kemampuan public speaking, lobbying, dan negosiasi. Hal ini penting agar perempuan mampu bersuara berbasis data, bukan sekadar emosi.
Pemimpin perempuan menjadi garda terdepan sebagai tokoh yang diharapkan mampu membangun integritas politik. Integritas politik merujuk pada konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan dalam menjalankan amanah publik kian menjadi penting di era ini. Di tengah tingginya kasus korupsi politik di Indonesia, integritas menjadi prasyarat utama bagi seorang pemimpin.
Politik Indonesia masih lekat dengan fenomena politik uang dan klientelisme. Sebagaimana disampaikan Dr. Reni Astuti, keberanian untuk jujur adalah tantangan terbesar setelah terpilih. Sekolah Politik Perempuan pada akhirnya berfungsi sebagai pendidikan politik anti-korupsi sejak dini. Kurikulumnya menekankan pada value-based leadership, dimana peserta didik tidak hanya diajarkan cara untuk menang dalam kontestasi, tetapi cara memimpin yang benar.
Ideologi Islam Berkelanjutan : Pedoman Pemimpin Perempuan
Dalam menuju pemimpin perempuan yang berintegritas, ideologi Islam Berkelanjutan dapat menjadi salah satu bekal. Islam Berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah adalah pandangan keislaman yang berorientasi pada pencerahan, kemajuan, dan keadilan sosial dapat menyokong pengembangan kepemimpinan perempuan.
Ideologi Islam Berkemajuan mendorong lahirnya pemimpin yang amanah, berilmu, dan berpihak pada kemaslahatan umat. Kompas moral Islam Berkemajuan menuntun lahirnya pemimpin perempuan yang diharapkan memiliki tiga karakter utama, humanis, rasional, dan emansipatoris dalam memperjuangkan keadilan gender.
Sekolah Politik Perempuan memiliki urgensi yang tinggi di era demokrasi. Bukan sekadar pelengkap program organisasi, Sekolah Politik Perempuan menjadi strategi utama untuk mengatasi defisit kepemimpinan perempuan yang berintegritas. Integritas harus dilatih dan dibentengi sejak awal.***
Editor : Wulan Eka Handayani
